Konsumen Bisa Mendapatkan Kompensasi 20% Jika Listrik Padam

Konsumen PLN bisa mendapatkan kompensasi 20% dari tagihan listrik jika realisasi pemadaman PLN melebihi 10% dari yang ditetapkan atau dijanjikan oleh PLN. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). 

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat 13 indikator mutu layanan yang disediakan oleh PLN, yaitu :

1.tegangan tinggi di titik pemakaian dengan satuan kV;
2.tegangan menengah di titik pemakaian dengan satuan kV;
3.tegangan rendah di titik pemakaian dengan satuan volt;
4.frekuensi di titik pemakaian dengan satuan hertz;
5.lama gangguan dengan satuan jam/bulan/konsumen;
6.jumlah gangguan dengan satuan kali/bulan/konsumen;
7.kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
8.kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah dengan satuan han kerja;
9.kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan menengah dengan satuan hari kerja;
10.kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah dengan satuan hari kerja;
11.kecepatan menanggapi pengaduan gangguan dengan satuan jam;
12.kesalahan pembacaan kWh meter dengan satuan kali/triwulan/ konsumen; dan
13.waktu koreksi kesalahan rekening dengan satuan hari kerja.

PLN juga berkewajiban untuk mengumumkan P mengumumkan besaran tingkat mutu pelayanan (TMP) tenaga listrik dan realisasinya pada masing-masing unit pelayanan dan tempat-tempat yang mudah diketahui Konsumen untuk setiap awal triwulan.

Terkait dengan kompensasi atau pengurangan tagihan PLN wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 20% (dua puluh persen) dari Biaya Beban atau Rekening Minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik atau pembelian token listrik prabayar pada bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik melebihi 10% (sepuluh persen) di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan: lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan meter, dan/atau waktu koreksi kesalahan rekening.

(via logos.wikia)

Namun PLN dibebaskan dari denda TMP terhadap indikator lama gangguan dan jumlah gangguan sebagaimana Pasal 5 ayat (1), apabila: 

1. Diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; 
2. Terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan kelalaian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 
3. Terjadi keadaan secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum, dan/atau Untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk kepentingan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PLN juga dibebaskan dari kewajiban denda TMP tagihan listrik kepada konsumen sebagaimana apabila terjadi sebab kahar seperti : kekacauan umum, huru-hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya, atau perintah instansi yang berwenang.

Baca juga :

Cara Mudah Membeli Token Pulsa Listrik Prabayar PLN di ATM

Tanya Jawab : Kehilangan Struk Token Listrik Sebelum Di Masukkan ke Meter Listrik

Apa Itu Token TMP