Perbandingan Peraturan Lama P2TL (SK Direksi PLN No. 1486.K/DIR/2011) dan Aturan Baru P2TL (No. 088-Z.P/DIR/2016)

SatuEnergi.com, Jakarta. Dengan diberlakukannya ketentuan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik PLN yang baru, terdapat beberapa perbedaan antara peraturan yang lama SK Direksi PLN Nomor 1486 dengan Peraturan yang baru Peraturan Direksi No. 088-Z.P/DIR/2016. Beberapa hal yang menjadi tambahan dalam peraturan baru tersebut adalah sebagai berikut :

URAIAN	KEPDIR.  PLN YANG LAMA No. 1486.K/DIR/2011	PEPDIR. PLN USULAN No. 088-Z.P/DIR/2016
1. Nama Peraturan	Keputusan Direksi	Peraturan Direksi
2. Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Menteri ESDM Nomor  09 Tahun 2011 Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014	Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2015             Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2016
3. Definisi	Stroom	Token Ditambahkan : 1.    Satuan instalasi 2.    Levering 3.    Instalasi Milik Langganan/pelanggan 4.    Instalasi Milik Pemakai tenaga listrik
4. Sertifikat Pelatihan di bidang P2TL	Dari PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang ditunjuk PLN	Dari Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang ditunjuk PLN
5. Materi pelatihan P2TL untuk Petugas Pelaksana Lapangan P2TL		Ditambahkan : 1.     Pengetahuan implementasi Perdir tentang P2TL 2.     Standing Operation Procedure (SOP) P2TL
6. Alternatif pelaksanaan P2TL	a.   Outsourcing tenaga bantu dari Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (PJTK); dan b.   Outsourcing jasa pekerjaan pelaksanaan/pemeriksaan di lapangan kepada perusahanan jasa	Kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki Sertifikat Pelatihan dari Lembaga Independen yang terakreditasi. Pelaksanaan P2TL dengan kerjasama dengan pihak ketiga diharuskan dipimpin `oleh pegawai PLN.
7. Penentuan Target Operasi P2TL		Ditambahkan : 1.   Evaluasi data load profile terhadap kontinuitas penggunaan listrik pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR; 2.   Evaluasi wiring melalui diagram phasor pada pelanggan yang dibaca melalui metode AMR;   3.   Pengembangan TO yang dilakukan oleh Petugas Pelaksana Lapangan P2TL sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan atas persetujuan dari Pemberi Tugas atau Penanggung Jawab P2TL.
8. Pelanggan yang terindikasi terjadi pelanggaran	Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili dipanggil untuk datang ke PLN	Ditambahkan : 1.   Dilakukan pemeriksaan lanjutan ke laboratorium; 2.   Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggan tidak bersedia menyaksikan pemeriksaan di laboratorium, maka PLN dapat melakukan pemutusan aliran listrik di lokasi pelanggan tersebut.
9. Ketentuan mengenai Pemeriksaan Laboratorium		Ditambahkan : 1.   Jika tidak bersedia diperiksa di Laboraratorium yang ditentukan oleh PLN, maka pelanggan dapat memilih Laboratorium Independen yang terakreditasi;   2.   Apabila terbukti adanya pelanggaran, biaya laboratorium menjadi tanggung jawab Pelanggan.
10. Ketentuan mengenai segel		Diperjelas : Segel yang rusak dikarenakan korosi atau faktor alam lainnya dikecualikan dari Pelanggaran.
11. Pelanggaran yang termasuk dalam P II (mempengaruhi pengukuran energi)		Ditambahkan : Dikenakan juga pada pelanggan yang sudah dilakukan pemutusan oleh PLN karena tunggakan rekening listrik, namun disambung kembali tanpa ijin PLN.
12. Pelanggaran yang termasuk dalam P IV (pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan)	Apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PLN tanpa alas hak yang sah oleh Bukan Pelanggan	Ditambahkan : 1.   Menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP; 2.   Pelanggan yang sudah tidak sesuai antara Identitas Pelanggan (ID Pel) dengan kode kedudukan (koduk) akibat APP dipindahkan tanpa ijin PLN; 3.   Pemakai tenaga listrik tidak terdaftar di dalam Data Induk Langganan (DIL) PLN; 4.   Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P III; 5.   Pemakai tenaga listrik hasil levering dari pelanggaran P IV.
13. Ketentuan terkait sanksi	Sanksi berupa : a.   Pemutusan Sementara; b.   Pembongkaran Rampung; c.   Pembayaran Tagihan Susulan; d.   Pembayaran Biaya P2TL Lainnya.	Ditambahkan : 1.   Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan TS sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan TS ganda. 2.   Pelanggan yang melakukan pelanggaran P I, lebih dari 1 (satu) kali  pelanggan tersebut diwajibkan tambah daya, bersamaan dengan penyelesaian TS. 3.   Dalam hal pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyelesaikan TS dan tambah daya tersebut, maka akan dilakukan pemutusan/pembongkaran rampung atas tenaga listrik tersebut
14. Biaya P2TL lainnya	Meliputi : a.   Bea meterai; b.   Biaya penyegelan kembali; c.   Biaya penggantian material dan pemasangan atas STL dan/atau APP dan/atau     Perlengkapan APP yang harus diganti.	Ditambahkan : Ketentuan biaya PPJ sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menggunakan formula sebagai berikut : Pajak TS 1 = 1/6 x TS 1 x tarif PPJ Pajak TS 2 = 1/9 x TS 2 x tarif PPJ Pajak TS 3 = ((1/6 x TS1) + (1/9 x TS2)) x tarif PPJ Pajak TS 4 = 1/9 x ½ x TS 4 x tarif PPJ
15. Penangguhan pemutusan sementara	Belum diatur	Ditambahkan : Penangguhan pemutusan sementara dilakukan apabila menyangkut keselamatan jiwa manusia atau obyek vital nasional dengan batas waktu penangguhan paling lama 3 hari.